Actanews.id – Komunitas Pemerhati Banyuwangi (KPB) di Rogojampi melaporkan kasus dugaan pencemaran sumber air yang terjadi pada beberapa sumur warga di Dusun Krajan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, kepada bidang pengawasan DLH. Limbah pencemaran diduga berasal dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang telah menumpuk selama bertahun-tahun, diduga menyebabkan sumur-sumur warga bau dan mengancam kesehatan warga, karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Pada, Jumat pagi (25/10/2024), tim dari bidang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, berjumlah 4 orang turun ke lokasi, dan menyisir wilayah sekitar TPS, untuk mengidentifikasi sekaligus mengambil sampel air pada beberapa sumur warga, yang terindikasi tercemar.
Ketua KPB, Agung Suryawirawan, dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan kelalaian dalam melindungi hak dasar warga atas lingkungan dan kesehatan yang bersih. “Kami melihat kelalaian serius dari pemerintah daerah dalam menangani pencemaran ini. Sudah bertahun-tahun warga melaporkan kondisi TPS, tetapi tidak ada tindakan nyata dari pihak berwenang,” ujar Agung dalam pernyataannya, Jumat (25/10/2024).
Ironisnya, di tengah krisis lingkungan ini, Banyuwangi justru menerima penghargaan Adipura atas pengelolaan lingkungan. Penghargaan ini, yang seharusnya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, terasa tidak sejalan dengan kenyataan, diantaranya yang dihadapi oleh warga di Kedungrejo. “Bagaimana mungkin sebuah daerah mendapatkan penghargaan lingkungan nasional sementara tata kelola sampah banyak masalah?, ” kata Agung menambahkan.
KPB berharap agar laporan resmi pencemaran yang telah diajukan bisa mendorong pihak berwenang untuk menutup TPS di Kedungrejo dan memulai investigasi lebih lanjut atas kerugian yang dialami warga.
Kasus ini menambah daftar permasalahan lingkungan yang tak terselesaikan di Banyuwangi, meskipun pemerintah terus membanggakan berbagai penghargaan yang didapat.
