Actanews.id – Komunitas Pemerhati Banyuwangi (KPB), di Rogojampi menegaskan komitmen mereka untuk fokus mengawasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi. Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (6/5/2024), Agung Suryawirawan selaku ketua KPB menyatakan, akan secara serius memperhatikan pembangunan infrastruktur fisik yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Agung menjelaskan bahwa infrastruktur fisik pertanian, kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum lainnya yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi sangat penting, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Banyuwangi.
“Pembangunan infrastruktur adalah hal yang sangat penting dan fundamental. Dengan infrastruktur yang baik, kegiatan perekonomian masyarakat akan berjalan lancar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Agung.
Namun, Agung juga menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi dalam pengelolaan dana pembangunan. “Desain perencanaan dan pengelolaan yang ditetapkan oleh elit pemerintahan, serta tingkat akuntabilitas yang rendah, dapat menyebabkan praktik korupsi. Contohnya, salah satu infrastruktur fisik seperti saluran air di Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari, yang rusak hanya dalam waktu singkat setelah dibangun pada tahun 2023,” tegasnya.
“Maka, selain program-program lainnya, kami menilai infrastruktur selalu menjadi prioritas dalam pengawasan kami,” tandasnya.
Agung menutup pernyataannya dengan menegaskan dukungannya terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan program-program untuk kemajuan kabupaten dan kesejahteraan masyarakat, sambil menyerukan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam pemilihan rekanan konstruksi, untuk memastikan dana publik digunakan dengan efektif dan efisien.
