Actanews.id – Komunitas Pemerhati Banyuwangi (KPB) di Rogojampi, menekankan pentingnya kerja sama antara semua pihak, termasuk LSM, aparat, elit politik, dan masyarakat, dalam mendukung pembangunan daerah Banyuwangi ini, melalui pengawasan yang proaktif dan tegas.
Ketua KPB, Agung Suryawirawan, menggarisbawahi bahwa pengawasan merupakan salah satu kunci sukses dalam pembangunan Banyuwangi, terutama dalam melaksanakan program pembangunan fisik/infrastruktur yang saat ini sedang berjalan. Menurutnya, pengawasan bukan hanya tanggung jawab instansi terkait, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Setiap tindakan pemerintah dan pelaksana proyek harus diawasi dengan ketat untuk memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana,” ujar Agung, Sabtu (4/5/2024).
“Pemerintah di semua tingkatan harus menjalankan fungsi pengawasan dengan berbagai bentuk dan implementasi yang sesuai, secara profesional. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah Banyuwangi harus menjalankan secara konsisten, namun penerapan fungsi pengawasan dan penghematan sangat diperlukan, untuk menghindari pemborosan keuangan negara dalam penyelenggaraan kegiatan proyek,” sambungnya.
Lebih lanjut, Agung memperingatkan agar pelaksana proyek bebas dari niatan dan terjerumus dalam praktik korupsi. “Hindari niat Korupsi demi keuntungan pribadi, karena Kami tidak akan segan untuk menindak tegas jika menemukan adanya dugaan tindakan korupsi dalam pelaksanaan proyek di Banyuwangi,” tegasnya.
Selain itu, Agung juga mengajak pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk jasa ataupun melalui transparansi dan standarisasi pelayanan.
KPB juga siap memberikan dukungan kepada pemerintah aparaturnya dalam upaya pemberantasan korupsi, dan mendorong meningkatkan pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap proses tahap pembangunan demi kemajuan Banyuwangi.