Actanews.id – Kepala Desa Karangbendo, Budiharto, dari Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, menyampaiakan keluhan terkait sulitnya pemenuhan pupuk bersubsidi dan bahan bakar solar bagi petani di wilayahnya. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, pada Rabu (6/11/2024) lalu. Budiharto menyoroti persoalan ini dalam acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan” yang dihadiri ratusan kepala desa dari APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia) diKantor Kementerian Pertanian, Jakarta.
Budiharto, mewakili APDESI Bamyuwangi, menjelaskan bahwa pupuk bersubsidi, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen padi, sering kali tidak mencukupi diwilayahanya. Meski petani sudah mengikuti prosedur Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), ketersediaan pupuk masih jauh dari cukup. “Petani di sini membutuhkan setidaknya lima kwintal pupuk per hektar, namun hanya menerima sekitar setengah dari jumlah tersebut,” jelas Budiharto, Rabu (13/11/2024), dan menambahkan bahwa petani akhirnya terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga lebih mahal.
Selain itu, ia menyoroti masalah akses pembelian BBM solar, terutama untuk mesin pompa air dan traktor. Kebijakan pembelian solar bagi petani di SPBU, menyuruh petani membawa mesin ke SPBU dianggap membebani. Budiharto berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan khusus yang memungkinkan petani membeli solar cukup melalui rekomendasi dari kepala desa.
Menanggapi keluhan tersebut, dalam tayangan salah satu stasiun TV, Menteri Pertanian, Amran Sulaiaman sempat mengira bahwa petani di Banyuwangi meminta solar, namun Budiharto meluruskan bahwa petani hanya menginginkan akses lebih mudah untuk mendapatkan solar. “Petani siap membeli, namun aksesnya yang sulit,” tegas Budiharto.
Melalui pertemuan ini, Budiharto berharap pemerintah pusat saat ini bisa mempertimbangkan kebijakan distribusi yang lebih fleksibel untuk mendukung swasembada pangan. “Produktivitas dan hasil pertanian dapat meningkat jika salah satu faktornya, yakni distribusi pupuk dan solar mudah dan terpenuhi , dan tentu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Keluhan yang disampaikan Budiharto mencerminkan harapan petani agar pemerintah yang baru saat ini lebih peka terhadap kebutuhan pertanian lokal. Peninjauan kebijakan distribusi ini diharapkan dapat mempermudah akses petani terhadap pupuk dan solar, sehingga sektor pertanian bisa berkembang optimal dan mencapai swasembada pangan berkelanjutan, sesuai harapan bersama.
