Actanews.id – Banyaknya Partai politik yang merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengundang keprihatinan atas keseimbangan demokrasi di Indonesia. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, potensi kehilangan peran oposisi dapat mengancam pengawasan publik terhadap pemerintahan.
Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Senin (8/4/2024), Agung menekankan pentingnya peran partai politik di luar pemerintahan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong pengambilan keputusan yang responsif terhadap aspirasi publik.
“Kalau semua merapat, ini alarm keras bagi demokrasi kita. Sekaligus tanda bahwa semua elemen masyarakat sipil mesti rutin bergerak mencerdaskan publik agar terlibat dalam day to day politics,” ujar Agung.
Dia menggarisbawahi bahwa dalam konteks demokrasi yang sehat, keterlibatan partai oposisi adalah kunci untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Kehadiran partai politik di luar pemerintahan juga memberikan ruang bagi alternatif wacana politik dan kebijakan publik, yang penting bagi kemajuan negara.
Namun, sementara partai-partai politik bergegas menuju pemerintahan, keprihatinan juga muncul terkait dengan potensi pengabaian terhadap janji-janji kampanye dan aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil dalam memantau dan mendorong pertanggungjawaban pemerintah menjadi semakin penting.
Meskipun demikian, tantangan utama tetaplah bagaimana memastikan bahwa kekuatan politik yang berkumpul di pemerintahan benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya kepentingan elite politik.
