Banyuwangi, Actanews.id – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi, Hj. Mafrochatin Ni’mah, mengadvokasi langkah-langkah jangka panjang untuk menangani lonjakan harga beras yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Dia menyerukan kerjasama antara pemerintah daerah dan Bulog untuk menggelar operasi pasar secara merata di seluruh wilayah.
Ni’mah menyoroti dampak sosial ekonomi yang serius dari kenaikan harga beras, menyatakan bahwa masyarakat rentan akan terkena dampaknya, termasuk peningkatan biaya hidup dan ketidakstabilan sosial.
“Kebijakan impor beras oleh pemerintah hanya merupakan solusi jangka pendek, maka perlu inovasi dalam sektor pertanian serta ketersediaan subsidi pupuk yang memadai sebagai langkah jangka panjang,” ujar Ni’mah.
Sementara itu, Pemkab Banyuwangi bersama Bulog telah melakukan operasi pasar di beberapa kecamatan untuk menstabilkan harga komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, mengungkapkan bahwa operasi pasar dilakukan secara bergantian di 25 kecamatan untuk mengatasi harga beras yang masih tinggi hingga saat ini.
Komitmen DPRD Banyuwangi dan langkah konkret Pemkab Banyuwangi bersama Bulog dalam menggelar operasi pasar menunjukkan upaya serius dalam menangani masalah kenaikan harga beras, sambil tetap memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
