Kabupaten Banyuwangi tengah memasuki fase krusial dalam menentukan Sekretaris Daerah (Sekda) yang akan mendampingi Bupati Hj. Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Ir. Mujiono dalam menjalankan roda pemerintahan hingga 2030. Dalam wacana publik, nama Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, M.M, terus mengemuka sebagai figur yang dinilai paling layak menduduki posisi strategis tersebut.
Sejak awal, masyarakat Banyuwangi menginginkan sosok Guntur Priambodo sebagai Sekda. Bukan tanpa alasan, ia dikenal sebagai birokrat visioner, kreatif, dan energik, dengan gaya kerja yang mampu mengikuti ritme kepemimpinan Bupati Ipuk. Figur ini dianggap mampu mengimbangi dinamika pemerintahan daerah, memastikan kebijakan berjalan efektif, serta menjaga kesinambungan program pembangunan.
Lebih dari sekadar nama, keberadaan Guntur Priambodo dalam jajaran pemerintahan Banyuwangi dianggap sebagai kebutuhan. Publik menilai hanya dirinya yang memiliki kapabilitas dalam menerjemahkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati secara konkret. Jika diabaikan, besar kemungkinan terjadi ketidakseimbangan dalam eksekusi kebijakan daerah.
Salah satu keunggulan utama Guntur Priambodo adalah pemahamannya yang mendalam dalam manajemen anggaran dan efisiensi belanja daerah. Dalam konteks transparansi penggunaan APBD, sosoknya diyakini mampu memastikan bahwa alokasi dana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengalir dalam proyek-proyek birokratis yang minim manfaat.
Dengan pengalamannya dalam berbagai struktur pemerintahan daerah, ia juga dinilai memiliki kompetensi untuk menginterpretasikan kebijakan Bupati tanpa melanggar regulasi. Kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi layanan publik serta mempercepat implementasi kebijakan strategis menjadi nilai tambah yang sulit disaingi oleh kandidat lain.
Banyuwangi tidak hanya membutuhkan Sekda yang sekadar menjalankan perintah, tetapi juga figur yang mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif. Guntur Priambodo dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun humanis, membangun komunikasi terbuka dengan ASN, serta memotivasi bawahannya untuk bekerja lebih efektif.
Pendekatan inklusifnya terhadap berbagai persoalan birokrasi menjadikannya figur yang dihormati di lingkungan pemerintahan. Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga mendengar dan mencari solusi terbaik bersama. Dalam konteks pengelolaan pemerintahan daerah yang semakin kompleks, gaya kepemimpinan seperti ini sangat diperlukan.
Seorang Sekda bukan hanya administrator, tetapi juga penggerak perubahan. Guntur Priambodo bukan sekadar birokrat biasa, melainkan pemimpin teknokratis yang memahami bagaimana kebijakan harus dijalankan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Jika Banyuwangi ingin memastikan keberlanjutan pembangunan yang efektif dan efisien hingga 2030, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menjadi Sekda, melainkan kapan keputusan untuk memilih Guntur Priambodo akan diresmikan. Mengabaikan figur yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan rekam jejak baik sama saja dengan mengabaikan kepentingan masyarakat Banyuwangi itu sendiri.
Kini, keputusan ada di tangan pemerintah daerah dan pihak terkait. Akankah aspirasi masyarakat didengar? Atau justru Banyuwangi akan kembali terjebak dalam pilihan politis yang mengabaikan kapabilitas?
Yang jelas, publik telah memberikan sinyalnya—Guntur Priambodo adalah figur yang paling pantas untuk menduduki posisi Sekda Banyuwangi 2025-2030.
Oleh : Joko Wiyono, SH.
