Banyuwangi, Actanews.id – Upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan publik kembali digaungkan di Banyuwangi. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK) menjadi tuan rumah diskusi publik bertajuk “Pancasila dalam Implementasi Pelayanan Publik”, Kamis (5/6/2025). Acara ini menjadi ruang temu lintas sektor yang mendorong transformasi birokrasi yang adil, inklusif, dan berkeadaban.
Diskusi yang berlangsung dari pukul 13.00 hingga 16.00 WIB ini menghadirkan narasumber dari instansi pemerintahan, akademisi, tokoh lintas agama, pelaku usaha, mahasiswa, hingga aktivis masyarakat sipil. Mereka saling bertukar pandangan tentang tantangan dan peluang mewujudkan pelayanan publik yang mencerminkan semangat Pancasila.
Acara dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem dan Kesra) Banyuwangi, MY. Bramudya, yang mewakili Bupati Banyuwangi. Dalam sambutannya, Bramudya menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi simbolik, tetapi harus menjadi “ideologi kerja” yang diwujudkan dalam etika dan praktik pelayanan publik.
“Pelayanan publik harus menjadi cermin keadilan sosial, penghormatan pada kemanusiaan, dan penguatan persatuan. Komunikasi birokrasi pun harus berlandaskan gotong royong dan musyawarah,” tegas Bramudya.
Isu-isu konkret pun mencuat dalam diskusi. Dari ATR/BPN Banyuwangi, Kasi Sengketa Eko Prianggono, SH menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelesaian konflik pertanahan. Menurutnya, percepatan layanan dan kepastian hukum harus berbasis pada nilai keadilan dan kemanusiaan.
“Kami dorong akses layanan yang mudah, transparan, dan humanis. Publik harus merasa dilayani, bukan dipersulit,” ujar Eko.
Senada, Medi Sugiarto, Kasi Pelayanan DPMPTSP Banyuwangi, menyoroti pentingnya dimensi etika dalam pelayanan perizinan.
“Pelayanan cepat memang penting, tapi tidak cukup. Harus juga adil dan ramah. Itulah pesan moral dari Pancasila,” ujarnya.
Dari ranah akademik, Dekan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Dr. Hary Priyanto, ST., M.Si., memberikan kritik tajam terhadap praktik pelayanan publik saat ini.
“Pancasila tak boleh berhenti di poster-poster kantor. Ia harus hidup dalam etos kerja dan sikap melayani,” tegasnya.
Hary juga mengusulkan pembentukan kanal evaluasi publik dan forum komunikasi warga sebagai bagian dari pengawasan partisipatif terhadap pelayanan pemerintah.
Dipandu oleh Ketua RKBK sekaligus founder Rumah Kebangsaan, Hakim Said, SH, diskusi berlangsung dinamis. Perwakilan mahasiswa dari Unair, Poliwangi, dan Unej, tokoh agama seperti H. Nur Chozin (Ketua FKUB), pelaku usaha Fajar (Ketua Apersi), hingga aktivis sipil seperti Andi Purnama turut menyuarakan pandangan kritis mengenai birokrasi, transparansi, dan respons aparatur.
Diskusi menghasilkan sejumlah catatan penting, di antaranya:
- Perlunya komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif;
- Penguatan koordinasi antarinstansi pelayanan;
- Dorongan kolaborasi lintas sektor dalam perumusan kebijakan.
Sinergitas tiga hal—Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi (3KO)—ditegaskan sebagai kunci mewujudkan pelayanan publik yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh H. Nur Chozin, disertai harapan agar nilai luhur Pancasila semakin hidup dalam setiap aspek pelayanan kepada masyarakat.
“Forum seperti ini bukan seremoni. Ia adalah jembatan antara masyarakat dan para pemegang kebijakan,” pungkas Hakim Said. (ilham)
