BANYUWANGI, Actanews.id – Komunitas Banyuwangi Creative Market (BCM) yang rutin meramaikan kawasan Car Free Day (CFD) di Taman Blambangan kembali menghadapi tekanan. Setelah sebelumnya menolak upaya relokasi yang dinilai merugikan, kini komunitas pelaku UMKM ini diterpa serangan buzzer di media sosial yang menuding mereka sebagai penyebab persoalan sampah.
Ketua BCM CFD Banyuwangi, Rahmad Hidayat, membantah tudingan tersebut dan menilai isu sampah hanya dijadikan alat untuk mendiskreditkan komunitas. Ia menyebut pengelolaan sampah di area CFD sudah dilakukan secara mandiri dan terorganisir, bahkan didanai dari kas internal.
“Setiap CFD, kami anggarkan Rp450 ribu untuk biaya kebersihan, termasuk pasapon, truk pengangkut, dan kantong plastik. DLH, lurah, dan sekretaris kelurahan semua tahu itu. Tapi muncul narasi seolah-olah kami biang masalah. Ini sangat menyakitkan,” ujar Rahmad, Minggu (6/7/2025).
Rahmad juga menduga ada upaya sistematis untuk melemahkan posisi komunitas yang selama ini konsisten menolak relokasi ke tempat yang dinilainya tidak layak dan minim perputaran ekonomi.
Dukungan terhadap BCM datang dari berbagai pihak, termasuk NGO sosial Rumah Kebangsaan Basecamp Karangrejo (RKBK). Ketua RKBK, Hakim Said, SH, menilai persoalan ini bukan semata isu UMKM, tetapi soal keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil.
“Narasi buzzer itu murahan. Ini bukan soal estetika, tapi soal hidup rakyat. Ketika negara gagal menghadirkan solusi ekonomi, rakyat punya hak untuk bertahan di ruang hidupnya,” tegas Hakim.
Senada dengan itu, Eny Setyawati, SH, seorang advokat dan aktivis tata kelola publik, menilai pemerintah daerah kurang tegas dalam mengendalikan narasi liar di media sosial yang menyudutkan rakyat.
“Kalau pemerintah iri karena rakyat bisa mandiri tanpa proyek dan anggaran, itu bukan alasan untuk menyalahkan. Jangan kambinghitamkan mereka hanya karena mereka bisa berdiri sendiri,” ujarnya.
Ia juga menilai isu sampah sebagai pengalihan persoalan utama. “Masak sampah di depan rumah dinas Dandim dikaitkan dengan BCM? Itu ngawur,” tambahnya.
Pengamat kebijakan publik, Andi Purnama, ST, SH, MM, menilai bahwa keberadaan BCM sudah terbukti membawa dampak ekonomi nyata dan menjadi destinasi wisata alternatif bagi keluarga.
“Pemerintah seharusnya mendukung, bukan justru mematikan potensi ini. Jangan sampai kesalahan masa lalu seperti mangkraknya Terminal Sobo dan Wisma Atlet terulang. BCM itu tumbuh karena kebutuhan rakyat, bukan proyek,” katanya.
Dukungan juga datang dari akademisi dan aktivis sipil, Herman Sjahthi, M.Pd.M.Th.CBC. Ia menilai BCM sebagai wajah ekonomi kerakyatan yang nyata.
“Yang hidup itu BCM, bukan proyek estetika. Sudah terlalu sering rakyat jadi korban tata ruang yang gagal. BCM justru hadir sebagai solusi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup atau Pemkab Banyuwangi terkait tudingan yang dialamatkan kepada komunitas BCM. Namun sejumlah pihak berharap pemerintah lebih bijak dan berpihak kepada rakyat kecil yang telah berkontribusi nyata bagi perputaran ekonomi lokal. (Tim)
