Banyuwangi, Actanews.id – Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi mencatat perekonomian daerah ini tumbuh 5,85 persen pada triwulan II 2025 (year on year/yoy). Angka tersebut melampaui capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,23 persen maupun nasional yang berada di angka 5,12 persen.
“Pertumbuhan Kabupaten Banyuwangi ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan nasional,” ujar Kepala BPS Banyuwangi, Hermanto, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), TP2ED, dan TP2DD di Aula Rempeg Jogopati, Selasa (16/9/2025).
Hermanto menjelaskan, kenaikan ini ditopang oleh peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi yang pada triwulan II 2025 mencapai Rp30,149 triliun. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan triwulan II 2024 sebesar Rp27,6 triliun, dan juga lebih tinggi dari triwulan I 2025 yang tercatat Rp27,4 triliun.
Sementara itu, Kepala Kantor Bank Indonesia Jember, Gunawan, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tak lepas dari geliat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “UMKM semakin berkembang seiring meningkatnya aktivitas wisata, terutama pada periode libur panjang. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga juga naik karena pendapatan masyarakat, khususnya di sektor sekunder, meningkat,” jelasnya.
Gunawan menambahkan, nilai ekspor Banyuwangi, terutama produk hasil laut, juga ikut mendorong PDRB. Ke depan, pihaknya berkomitmen mendukung percepatan ekonomi Banyuwangi melalui berbagai langkah, seperti percepatan realisasi APBD, digitalisasi transaksi pemerintah daerah, pengendalian bahan pokok dalam kerangka TPID, serta penguatan sektor UMKM, pariwisata, dan manufaktur.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama semua pihak dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia menegaskan, pertumbuhan 5,85 persen ini merupakan hasil kolaborasi bersama.
“Langkah yang kami lakukan antara lain akselerasi belanja pemerintah, peningkatan investasi, penguatan sektor unggulan, serta perluasan lapangan kerja. Untuk menjaga inflasi, strategi 4K harus terus diperkuat, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” terang Ipuk.
Dalam forum tersebut, Ipuk juga memaparkan arahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengendalian inflasi serta pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
