Banyuwangi, Actanews.id – Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi, bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), menggelar acara sosialisasi bertajuk “Ngobrol Pintar Ketenagakerjaan Bersama Media Online Banyuwangi” pada Sabtu, (25/1/2025). Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai program pelatihan yang ditawarkan oleh BPVP Banyuwangi dan membahas isu-isu ketenagakerjaan terkini.
Amrul, narasumber dari bidang pemberdayaan BPVP Banyuwangi, menjadi pembicara utama dalam acara tersebut. Dalam sesi diskusi, ia menjelaskan berbagai peluang pelatihan yang terbuka untuk semua kalangan, termasuk pekerja informal, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian dalam hal pengembangan keterampilan.
Salah satu wartawan mengangkat isu perlindungan bagi pekerja informal, seperti pemandu lagu (ladies company), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Wartawan tersebut mempertanyakan apakah pekerja informal ini juga memiliki akses terhadap pelatihan di BPVP, mengingat mereka juga berhak mendapatkan peningkatan keterampilan yang sama dengan pekerja formal.
Amrul menegaskan bahwa program pelatihan di BPVP bersifat inklusif dan terbuka untuk semua kelompok masyarakat. Ia menjelaskan bahwa meski terdapat prosedur administratif seperti pengajuan proposal yang mencantumkan legalitas pengusul, jenis pelatihan, dan kebutuhan logistik, program pelatihan tetap dapat diakses oleh pekerja informal asalkan unit kompetensi yang diajukan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
“Selama unit kompetensi yang diajukan relevan dengan SKKNI, pelatihan bisa dilakukan. Kami tidak membatasi jenis pekerjaan peserta, asalkan pelatihan tersebut mendukung produktivitas mereka,” ujarnya.
Amrul juga menjelaskan bahwa durasi dan materi pelatihan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan peserta. Misalnya, jika pelatihan memerlukan waktu lebih lama namun anggaran terbatas, BPVP akan menyusun ulang kurikulum agar lebih efisien namun tetap menjaga kualitas materi yang diajarkan.
Menanggapi kritik terkait pengembangan keterampilan bagi pekerja informal, Amrul menekankan bahwa tujuan utama dari pelatihan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian peserta. Ia memberikan contoh program pelatihan pembuatan kopi bagi santri, yang memungkinkan peserta untuk memperoleh keterampilan yang dapat memberdayakan mereka secara mandiri dan menghasilkan nilai ekonomi.
“Kami percaya bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang, bahkan melalui keterampilan kecil sekalipun. Dari situ, mereka bisa memulai usaha yang produktif dan berdaya guna,” tegas Amrul.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya pekerja dan komunitas lokal, mengenai peluang pelatihan yang tersedia di BPVP Banyuwangi. Dengan dukungan dari Kemnaker, program ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dan memberdayakan masyarakat di tingkat lokal.
