BANYUWANGI, Actanews.id – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai pilot project nasional program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Program ini merupakan mandat dari Presiden Prabowo untuk memastikan ketepatsasaran penerima bantuan. Uji coba pendaftaran dimulai di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kamis (18/9/2025).
Masyarakat menyambut antusias langkah baru ini karena dinilai lebih mudah, transparan, dan diharapkan tepat sasaran.
Kepala Desa Kemiren, M. Arifin, mengatakan warga sangat antusias mendaftar melalui berbagai metode yang tersedia. Dari 1.147 kepala keluarga (KK) di desanya, sekitar 400 KK sebelumnya sudah menjadi penerima bansos.
“Dengan digitalisasi bansos, siapa pun warga yang merasa membutuhkan bisa mendaftarkan diri. Semoga mereka yang benar-benar membutuhkan dan selama ini belum tersentuh bantuan bisa terakomodasi,” ujarnya.
Senada, Kepala Desa Olehsari Kecamatan Glagah, Joko Mukhlis, menyebut program ini mempermudah kerja pemerintah desa sekaligus membantu masyarakat.
“Selama ini ada warga yang sudah tidak kami ajukan tetapi masih menerima bantuan. Dengan digitalisasi, saya optimis penyaluran akan lebih tepat sasaran. Warga yang sudah meningkat taraf hidupnya bisa tercoret dari daftar,” ungkapnya.
Ketua Badan Musyawarah Keagamaan (Bamag), Pendeta Anang, juga mengapresiasi program ini. Menurutnya, digitalisasi akan menutup celah penyimpangan dan memperbaiki akurasi data penerima.
“Kami berharap cara baru ini membenahi persoalan lama, sehingga penyaluran tidak lagi meleset,” katanya.
Harapan serupa datang dari Maryati (60), buruh tani asal Desa Kemiren. Ia mengaku belum pernah mendapat bantuan meski kondisi ekonominya lemah. “Semoga dengan didaftarkan langsung ke pemerintah, saya bisa dapat bansos,” harapnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang hadir langsung meninjau uji coba, memastikan proses berjalan lancar.
“Alhamdulillah semua berjalan baik. Ada warga yang mendaftar mandiri, ada juga yang dibantu agen perlinsos. Harapan kita, cara baru ini membuat penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak ada warga yang tertinggal,” tegas Ipuk.
Sejumlah pejabat pusat turut hadir dalam peluncuran uji coba, di antaranya Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital Kementerian Kominfo Yessi Arnaz Ferari, dan Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Kementerian PAN-RB Adi Nugroho.
Pendaftaran bansos digital dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos dengan syarat memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kedua, melalui agen perlinsos yang telah dilatih, terdiri dari pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan operator desa/kelurahan. Saat ini terdapat sekitar 500 agen perlinsos aktif di Banyuwangi.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, Tubagus Nugraha, menjelaskan uji coba ini akan diperluas secara penuh mulai Oktober mendatang.
“Setiap warga bisa mendaftar. Data mereka akan diverifikasi dari berbagai sumber sesuai kriteria program. Jika hasil verifikasi menyatakan tidak layak, warga tetap mendapat hak untuk mengajukan sanggahan melalui portal,” jelasnya.
Hasil pendataan digital ini akan digunakan sebagai dasar penyaluran bansos tahun 2026, terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sementara untuk tahun 2025, penyaluran masih memakai mekanisme lama.
