Banyuwangi, Actanews.id – Pemerintah pusat resmi menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan (piloting) program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital. Program ini merupakan bagian dari portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) adaptif yang digagas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian.
Penunjukan ini diumumkan dalam rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Tim Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Jumat (18/7/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Kemenpan RB, DEN, Kemendagri, dan Kementerian Sosial.
Plt Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo, menyatakan Banyuwangi dipilih karena rekam jejak transformasi digitalnya yang kuat dan indeks SPBE yang baik.
“Portal ini akan memungkinkan masyarakat mengakses layanan bansos secara mandiri, mulai dari pendaftaran hingga pengelolaan bantuan, dengan sistem yang aman dan transparan,” ujar Cahyono.
Sementara itu, Principal Expert DEN, Rahmat Danu Andika, menambahkan bahwa sistem digital ini akan menggunakan data autentikasi biometrik dan pertukaran data antar-kementerian. Target awal pelaksanaan dimulai September 2025, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Bupati Ipuk menyatakan kesiapan Banyuwangi dalam mendukung program unggulan Presiden Prabowo ini. “Kami siap berkolaborasi demi kemaslahatan rakyat dan mendukung sistem bansos yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Dengan digitalisasi ini, diharapkan penyaluran bantuan sosial akan lebih efisien, transparan, dan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
