Foto : Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin saat reses.
Pasuruan, Actanews.id – Keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga Kecamatan Beji dalam kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin, Kamis (30/7/2026) malam.
Saat gelaran reses warga berharap Pemerintah Kabupaten Pasuruan tetap mempertahankan program UHC yang sangat membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Masyarakat juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan fisik. Di antaranya pembangunan sumur bor untuk mendukung kebutuhan air pertanian, peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT), pembangunan Jaringan Irigasi Tersier (JIT), peningkatan kualitas jalan, serta penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Beragam aspirasi tersebut, Arifin menyampaikan seluruh usulan masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD Kabupaten Pasuruan bersama pemerintah daerah. “Semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami tampung. Selanjutnya akan kami bawa dalam pembahasan di DPRD,” ujar Arifin.
Menurutnya, reses merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat sehingga program pembangunan yang dirancang pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Arifin memastikan aspirasi yang diterima akan diperjuangkan secara maksimal agar dapat direalisasikan sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. “Setiap aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi juga akan kami kawal agar dapat masuk dalam agenda pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Reses yang dihadiri warga dari berbagai kalangan yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing, mulai dari pelayanan kesehatan, kebutuhan infrastruktur pertanian, hingga peningkatan fasilitas umum.
“Kami berkomitmen akan terus menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan daerah sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi warga,” tutup Arifin.(Tya)