BANYUWANGI, Actanews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Polhukam (Imipas) RI, Rabu (15/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait isu-isu aktual bidang keimigrasian dan pemasyarakatan di Banyuwangi.
Rombongan yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, I N. G. Surya Mataram, diterima langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, didampingi Ketua Komisi I, Marifatul Kamila, serta anggota Komisi IV, Zamroni.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah pembahasan rencana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi yang saat ini menghadapi persoalan over kapasitas.
“Kemenko Kumham Imipas berharap dukungan legislatif terkait ketersediaan lahan pembangunan Lapas baru sebagai solusi atas kelebihan penghuni di Lapas saat ini,” ujar Marifatul, yang akrab disapa Rifa.
Menurutnya, lahan yang telah disiapkan Pemkab Banyuwangi seluas 2,1 hektare belum memenuhi ketentuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah pusat mensyaratkan luas minimal 4 hingga 5 hektare agar pembangunan dapat direalisasikan dengan standar yang memadai.
Selain membahas soal Lapas, pertemuan juga menyinggung pentingnya peningkatan layanan keimigrasian di Banyuwangi. Hal ini seiring dengan status Bandara Banyuwangi yang kembali menjadi bandara internasional, yang tentu berdampak pada meningkatnya mobilitas warga dan wisatawan asing.
“Dengan status bandara internasional, keberadaan Kantor Imigrasi permanen sangat dibutuhkan agar pelayanan paspor dan dokumen keimigrasian bisa lebih cepat dan dekat,” tambah Rifa.
DPRD Banyuwangi, lanjutnya, siap memberikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut demi memperkuat pelayanan publik di sektor hukum dan keimigrasian, serta mendukung geliat pariwisata di Bumi Blambangan.
Saat ini, Kantor Imigrasi Banyuwangi masih menempati Unit Layanan Paspor (ULP) di kawasan Ketapang. Ke depan, diharapkan ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk memperluas fasilitas dan infrastruktur keimigrasian.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut antara lain Kabag Inspektorat Kemenko Kyata Rulina, Analis Kebijakan Madya Sutoyo, Analis SDMA Ahli Muda Ellena Soraya, Analis Hukum Ahli Pertama Bella Tamora Debora, serta ADC Adam Firdaus. Rombongan juga didampingi Kalapas Kelas IIA Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa. (*)
