JAKARTA, Actanews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil demi memperkuat peran Polri dalam menjaga demokrasi. Hal itu disampaikan Sigit dalam kegiatan dialog publik bertema “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum” yang digelar di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025).
Dalam forum tersebut, Polri menghadirkan berbagai tokoh dari koalisi masyarakat sipil serta lembaga independen guna menyerap aspirasi, kritik, dan masukan.
“Tentunya kami ingin mendengar langsung dari masyarakat sipil tentang apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan pesan masyarakat tersampaikan,” ujar Sigit.
Menurutnya, setiap kritik yang konstruktif akan menjadi bahan evaluasi bagi Polri untuk memperbaiki kinerja, terutama dalam hal pengamanan ruang demokrasi. Ia juga menegaskan pentingnya melakukan pemilahan terhadap setiap peristiwa: mana yang harus diproses hukum, mana yang bisa ditempuh dengan pendekatan restoratif, serta mana yang membutuhkan edukasi publik.
“Karena ada peristiwa kerusuhan, tentunya ini juga akan menjadi bagian dari diskusi lanjutan. Bagaimana mengantisipasi solusi ke depan dan bagaimana Polri bisa lebih mengedukasi masyarakat maupun aparatnya,” jelas Sigit.
Ia menambahkan, kegiatan dialog semacam ini akan terus dilakukan, baik dalam forum formal maupun pertemuan informal. Tujuannya agar Polri mampu bertransformasi dan beradaptasi dengan tantangan zaman, sekaligus menjadi institusi yang dipercaya dan dicintai masyarakat.
“Ke depan, diskusi ini tidak berhenti sampai di sini. Polri akan terus berupaya melakukan perbaikan, transformasi, serta reformasi sesuai dengan perkembangan zaman,” tutupnya.
Adapun diskusi publik tersebut turut menghadirkan 10 narasumber dari kalangan akademisi, pengamat, dan aktivis masyarakat sipil, antara lain:
- Prof. Dr. Franz Magnis Suseno (Guru Besar Filsafat STF Driyarkara)
- Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Direktur Amnesty Internasional Indonesia)
- Rocky Gerung (Pengamat Politik)
- M. Choirul Anam (Komisioner Kompolnas)
- Ardi Manto Adi Putra (Direktur Imparsial)
- Dimas Bagus Arya (Koordinator KontraS)
- Muhammad Isnur (Ketua Umum YLBHI)
- Julius Ibrani (Ketua PBHI Nasional)
- Al Araf (Ketua Badan Pengurus Centra Initiative)
- Iftitah Sari, S.H. (Sekjen Institute For Criminal Justice Reform/ICJR)
