BANYUWANGI, ACTANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani resmi meluncurkan Banyuwangi One ID, sebuah sistem identitas tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan aplikasi Smart Kampung, Jumat (23/5/2025) di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
Dengan sistem ini, warga cukup memasukkan NIK tanpa perlu mengunggah berkas apapun untuk mengakses berbagai layanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga layanan kepegawaian bagi ASN.
“Ini adalah bagian dari ikhtiar kami agar warga Banyuwangi merasakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien,” ujar Ipuk.
Ipuk menekankan pentingnya penguatan tata kelola berbasis data presisi. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci dalam menghadirkan pelayanan publik yang tepat sasaran dan menghindari berbagai permasalahan administratif.
“Data adalah masa depan. Tanpa data yang baik, akan muncul bantuan yang salah sasaran, pelayanan yang lambat, dan berbagai masalah lainnya. Banyuwangi One ID mendorong kami terus memperbaiki sistem pengelolaan data,” tambahnya.
Sistem ini secara signifikan memangkas alur layanan publik. Misalnya, untuk mengurus KTP hilang yang sebelumnya membutuhkan tujuh dokumen kini cukup satu dokumen. Proses pencatatan kematian pun dipangkas dari sembilan menjadi hanya dua dokumen.
Tak hanya berhenti di layanan adminduk, Banyuwangi One ID secara bertahap akan diperluas ke sektor layanan lain agar warga semakin dimudahkan tanpa harus direpotkan dengan tumpukan berkas.
“Kami ingin semua urusan masyarakat cukup dilakukan dalam satu genggaman,” tegas Ipuk.
Peluncuran ini juga mendapat apresiasi dari Kementerian PANRB. Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo, yang hadir secara daring, menilai Banyuwangi telah menjadi pelopor transformasi digital di tingkat daerah.
“Banyuwangi tidak sekadar mendigitalisasi layanan, tapi juga membangun pola pikir birokrasi yang berorientasi pada kemudahan pelayanan bagi warga. Ini adalah bentuk transformasi digital yang sesungguhnya,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Banyuwangi dan membuka peluang untuk menjadikan sistem tersebut sebagai rujukan nasional.
“Kami akan mengkaji ini sebagai pola yang bisa diterapkan di daerah lain,” pungkasnya. (*)
