Banyuwangi, Actanews.id – Masalah pengelolaan sampah di TPS (Tempat Pembuangan Sampah) di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, terus menjadi sorotan. Warga setempat, bersama Komunitas Pemerhati Banyuwangi (KPB), telah mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas dan solutif terkait penumpukan dan pembakaran sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS), yang menyebabkan pencemaran udara dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar.
“Pembakaran sampah secara rutin menghasilkan asap pekat yang mencemari lingkungan, dan sangat membahayakan kesehatan warga. Ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada penanganan serius,” ujar Rimang, salah satu warga Kedungrejo. Masyarakat meminta agar TPS tersebut segera ditutup dan diganti dengan solusi yang lebih ramah lingkungan.
Menanggapi desakan tersebut, Camat Muncar, Trisetia Supriyanto, S.STP., M.Si., langsung turun ke lapangan bersama perangkat desa. Ia memberikan instruksi agar pembakaran sampah dihentikan, sembari melakukan pembersihan secara bertahap serta menegaskan mencari solusi yang terbaik dan perlunya kerja sama antara pemerintah desa dan warga dalam mengelola sampah dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan.
Namun, instruksi ini tampaknya belum sepenuhnya dipatuhi. Warga melaporkan bahwa pembakaran sampah masih terjadi pada malam harinya, dan warga segera menyampaikan kepada pihak kecamatan.
Menanggapi laporan tersebut, Camat Muncar mengirim petugas untuk segera memadamkan api. “Setelah menerima laporan, teman-teman langsung bergerak ke lokasi. Alhamdulillah, api berhasil dipadamkan,” ucap Trisetia melalui pesan WhatsApp, Rabu (9/10/2024). Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif warga dalam penanganan masalah ini.
Ketua KPB, Agung Suryawirawan, menambahkan bahwa pihaknya telah membawa persoalan ini ke tingkat Kabupaten. KPB juga telah menjadwalkan audiensi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta berkomunikasi dengan Pj. Bupati Banyuwangi, H.Sugirah, melalui Plt. Sekretaris Kabupaten, Ir.Guntur Priambodo, guna mencari solusi terbaik agar tidak merugikan masyarakat.